Pokja Kelembagaan Gelar Asistensi Legalitas Badan Penyelenggara PTS

Sidik
Pokja Kelembagaan Gelar Asistensi Legalitas Badan Penyelenggara PTS

Guna memenuhi informasi terkait data Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi  Swasta (PTS), LLDIKTI Wilayah XVI menggelar Asistensi dan Verifikasi pendataan dokumen legalitas kelembagaan PTS. Dari tiga wilayah yang menjadi lingkup LLDIKTI XVI, Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama untuk kegiatan tersebut.

Bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eben Haezer Manado, kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari sejak 11 Juli hingga 13 Juli 2023,dengan mengundang seluruh PTS yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Sebelumnya, Kepala LLDIKTI Wilayah XVI Munawir Sadzali Razak mengatakan pendataan ini dilakukan dengan tujuan agar LLDIKTI XVI memiliki data dan dokumen seluruh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. tidak hanya dari aspek legalitas tetapi juga dari aspek manajemen pengelola perguruan tinggi tersebut.

“Kami di LLDIKTI XVI tidak memiliki arsip data dan dokumen dari Badan Penyelenggara ataupun Perguruan Tinggi Swastanya, sehingga terkadang kami mengalami kesulitan dalam melacak legalitas Badan Penyelenggara” kata Munawir.

Munawir menambahkan dalam melakukan layanan kelembagaan, aspek legalitas menjadi sesuatu yang vital. Misalnya saat perguruan tinggi ingin membuka program studi, alih kelola, ataupun berubah bentuk, diperlukan dokumen akta notaris sejak awal pendirian hingga akta notaris terbaru yang mencantumkan nama Badan penyelenggara yang sesuai dengan SK Pendirian Perguruan Tinggi. Jika terdapat perbedaan maka proses tersebut akan tertunda sampai keluar SK Perubahan atau SK Penetapan Badan Penyelenggara bagi yang sudah hilang akta notaris pertamanya.

“Masih banyak Badan Penyelenggara yang belum memahami proses tersebut, sehingga pelayanan kelembagaan terkesan lambat padahal sebenarnya ada kendala yang dihadapi terkait kesesuaian nama Badan penyelenggara. Bahkan ada juga yang merubah nama Badan penyelenggaranya saat melakukan perubahan Akta Notaris. Hal ini akan menyulitkan saat pengajuan layanan kelembagaan,” tambah Munawir.

Selain legalitas Badan penyelenggara, Pokja Kelembagaan juga mengumpulkan data terkait izin Pendirian Perguruan Tinggi, Sertifikat Akreditasi PT dan Program Studi, SK Pengelola Perguruan Tinggi hingga nomor kontak pimpinan Perguruan Tinggi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Penyelenggara dan Pengelola Perguruan Tinggi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. bagi mereka yang belum, kami akan memberikan waktu untuk segera melakukan pendataan,” pungkas Munawir. (Humas) LLDIKTI XVI Gelar Sosialisasi Instrumen Akreditasi LAMSAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *