Usai Sulut dan Gorontalo, Pokja Kelembagaan Kembali Gelar Asistensi Legalitas Badan Penyelenggara PTS di Palu

Sidik
Usai Sulut dan Gorontalo, Pokja Kelembagaan Kembali Gelar Asistensi Legalitas Badan Penyelenggara PTS di Palu

Setelah Sulawesi Utara dan Gorontalo kali ini Pokja Kelembagaan LLDIKTI XVI menggelar Asistensi dan Verifikasi pendataan dokumen legalitas kelembagaan PTS untuk PTS yang ada di Wilayah Palu dan Tolitoli dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari sejak 14 sampai 16 Agustus 2023 yang bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Palu. Dari data LLDITKI XVI, total PTS yang mengikuti pendataan kali ini berjumlah 24 PTS.

Kepala LLDIKTI Wilayah XVI Munawir Sadzali Razak mengatakan pendataan ini dilakukan dengan tujuan agar LLDIKTI XVI memiliki data dan dokumen seluruh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. tidak hanya dari aspek legalitas tetapi juga dari aspek manajemen pengelola perguruan tinggi tersebut.

“Kami di LLDIKTI XVI tidak memiliki arsip data dan dokumen dari Badan Penyelenggara ataupun Perguruan Tinggi Swastanya, sehingga terkadang kami mengalami kesulitan dalam melacak legalitas Badan Penyelenggara” kata Munawir.

Munawir menambahkan dalam melakukan layanan kelembagaan, aspek legalitas menjadi sesuatu yang vital. Misalnya saat perguruan tinggi ingin membuka program studi, alih kelola, ataupun berubah bentuk, diperlukan dokumen akta notaris sejak awal pendirian hingga akta notaris terbaru yang mencantumkan nama Badan penyelenggara yang sesuai dengan SK Pendirian Perguruan Tinggi. Jika terdapat perbedaan maka proses tersebut akan tertunda sampai keluar SK Perubahan atau SK Penetapan Badan Penyelenggara bagi yang sudah hilang akta notaris pertamanya.

“Masih banyak Badan Penyelenggara yang belum memahami proses tersebut, sehingga pelayanan kelembagaan terkesan lambat padahal sebenarnya ada kendala yang dihadapi terkait kesesuaian nama Badan penyelenggara. Bahkan ada juga yang merubah nama Badan penyelenggaranya saat melakukan perubahan Akta Notaris. Hal ini akan menyulitkan saat pengajuan layanan kelembagaan,” tambah Munawir.

Selain legalitas Badan penyelenggara, Pokja Kelembagaan juga mengumpulkan data terkait izin Pendirian Perguruan Tinggi, Sertifikat Akreditasi PT dan Program Studi, SK Pengelola Perguruan Tinggi hingga nomor kontak pimpinan Perguruan Tinggi.

“Setelah Palu dan Tolitoli dan sekitarnya, pendataan akan berakhir di wilayah Luwuk dan Poso yang akan diupayakan selesai pada akhir bulan Agustus, untuk itu diharapkan partisipasi masing-masing badan penyelenggara serta perguruan tinggi dalam melakukan pendataan,” pungkas Munawir. (Humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *